Jakarta – Pemerintah meminta kepada semua kalangan masyarakat untuk mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah khususnya terkait kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Pasalnya, kebijakan kenaikan BBM ini untuk menjaga kestabilan anggaran.“Kami mohon dukungan dan masyarakat memahami, kita perlu menjaga anggaran kita, kita perlu menjaga agar Indonesia selamat dari permasalahan dengan memperbaiki struktur anggaran,” kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran, di DPR, Senin (26/3/2012).

Menurutnya, kebijakan pemerintah membatasi BBM bersubsidi agar tidak terjadi peningkatan yang sangat drastik pada subsidi hingga mencapai Rp 178 triliun. “Ini perlu dikendalikan, kita ingin batasi resiko BBM subsidi itu maksimum di Rp 137 triliun. Jadi kita musti jaga ini termasuk menjaga agar subsidi listrik cukup kalau engga, ada 2,5 juta penduduk yang sedianya ingin masang listrik nggak bisa masang listrik. Kalau kita tidak hati-hati dibeberapa daerah kembali harus ada pengaturan listrik mati hidup, mati hidup,” ujarnya. Lebih lanjut ia mengatakan harga BBM di Indonesia terbilang murah ketimbang di negara-negara tetangga. Dan kondisi harga BBM yang murah ini tidak lagi relevan jika melihat harga rata-rata minyak mentah Indonesia yang sudah tinggi seiring dengan harga minyak mentah dunia yang juga melonjak. “Di negara tetangga, harga BBM sebesar Rp 11.000-12.000 per liter dengan kualitas harga terendah untuk masyarakatnya. Kita masih Rp 4.500,” ungkapnya.

Untuk itu, sambungnya, dengan kondisi harga ICP yang tinggi karena ketegangan antara Iran dan negara-negara Barat maka harga BBM pun perlu disesuaikan. “Dengan kondisi rata-rata ICP sudah lebih dari 119 dollar AS, kita perlu menyesuaikan harga BBM karena kalau tidak alternatif energi baru dan terbarukan tidak bisa dikembangkan,” tegasnya.

Saat ini pemerintah sedang bicarakan dengan DPR terkait kenaikan BBM. “Kita harapkan DPR bisa memahami dan memberikan dukungan,” ujarnya.